POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Di tengah pembahasan arah pembangunan Kabupaten Berau ke depan, khususnya terkait penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027, Bupati Sri Juniarsih Mas menyelipkan pesan yang tajam sekaligus reflektif bagi seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD),  jangan sampai aparatur sipil negara (ASN) lupa jati dirinya sebagai pelayan masyarakat.

“Untuk itu kami menegaskan bahwa birokrasi tidak boleh membangun jarak dengan masyarakat, apalagi merasa “lebih tinggi” dari warga yang dilayani,” ungkap Bupati Berau Sri Juniarsih Mas, baru-baru ini.

Seluruh OPD yang ada itu adalah pelayan. Sebagai pelayan, tidak ada yang dirajakan. Pernyataan tersebut menjadi semacam alarm bagi birokrasi di Berau. Sebab, menurut Sri Juniarsih, ukuran keberhasilan pemerintahan bukan hanya pada program yang berjalan, tetapi pada kualitas pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

“Karenanya kami rutin memantau berbagai keluhan warga, terutama yang disampaikan melalui media sosial. Dari sana, ia menangkap bahwa masih ada ketidakpuasan terhadap layanan publik mulai dari lambatnya respons hingga koordinasi yang belum optimal,” tukasnya.

Namun alih-alih menghindari kritik, Sri Juniarsih justru meminta jajarannya untuk menjadikannya sebagai bahan evaluasi.

“Masyarakat ketika berbicara di media, berbicara miring tentang kualitas pelayanan kita, itu sebenarnya adalah suara hati dari masyarakat yang merupakan raja kita. Jadi kita harus sigap,” ujarnya.

Ia secara tegas mengingatkan agar ASN tidak mudah tersinggung atau bersikap defensif ketika dikritik. Baginya, kritik adalah cermin yang menunjukkan kondisi nyata di lapangan. Respons yang dibutuhkan bukan pembelaan, melainkan perbaikan. Dalam konteks ini, ia menekankan pentingnya kecepatan dan ketepatan koordinasi antar-OPD. Setiap persoalan yang muncul di masyarakat, kata dia, harus segera ditindaklanjuti tanpa saling melempar tanggung jawab.

“Kami ingatkan jangan sampai masyarakat sudah bersuara, tapi kita lambat merespons. Itu yang harus kita perbaiki bersama,” menjadi semangat yang ia dorong dalam arahannya.

Tak hanya soal pelayanan, Sri Juniarsih juga menyoroti isu strategis lain yang tak kalah penting: penanganan stunting. Ia menilai, selama ini masih ada kecenderungan program berjalan secara administratif tanpa menyentuh akar persoalan di lapangan. Karena itu, ia meminta seluruh pihak terkait untuk mengubah pendekatan dari sekadar menjalankan program menjadi benar-benar menyelesaikan masalah.

“Jangan hanya sekadar gugur kewajiban, tidak sekadar mengeluarkan anggaran, tetapi betul-betul fokus kepada orang yang mengalami stunting. Kita harus jemput bola,” tegasnya.

Instruksi tersebut ditujukan langsung kepada Wakil Bupati selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), serta dinas-dinas terkait agar lebih aktif turun ke lapangan.

Menurutnya, penanganan stunting harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Mulai dari DPPKBP3A, Dinas Kesehatan, hingga pemerintah kecamatan dan kelurahan harus bergerak dalam satu irama. Upaya pencegahan pun tidak boleh setengah-setengah.

Sri Juniarsih menekankan pentingnya intervensi sejak dini, bahkan sejak masa remaja hingga periode 1.000 hari pertama kehidupan fase krusial dalam menentukan kualitas generasi ke depan.

Selain itu, edukasi kepada masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan, menjadi tantangan tersendiri. Ia mengakui masih ada warga yang belum memahami secara utuh bahaya dan dampak jangka panjang stunting. Karena itu, pendekatan yang dilakukan tidak hanya administratif, tetapi juga persuasif dan edukatif.

Dalam kerangka besar pembangunan daerah, Sri Juniarsih menyebut bahwa Pemkab Berau ke depan akan fokus pada peningkatan kualitas belanja daerah. Optimalisasi dana mandatory spending menjadi salah satu strategi agar anggaran yang digunakan benar-benar berbasis kinerja dan berdampak nyata. Di sisi lain, reformasi birokrasi juga menjadi prioritas utama. Ia menegaskan bahwa transformasi menuju sistem pemerintahan berbasis digital bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.

“Reformasi birokrasi berbasis digital menjadi harga mati untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan di Bumi Batiwakkal,” pungkasnya.

Melalui penegasan ini, Sri Juniarsih ingin memastikan bahwa arah pembangunan Berau tidak berhenti pada perencanaan di atas kertas. Lebih dari itu, ia menuntut perubahan cara kerja dari yang sekadar menjalankan rutinitas menjadi birokrasi yang responsif, adaptif, dan benar-benar hadir untuk masyarakat. Sebab pada akhirnya, keberhasilan pemerintah bukan diukur dari banyaknya program, melainkan dari seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh warga. (sep/FN/Advertorial)